Pemko Pekanbaru Segera Bayar Tunggakan Pajak Mobil Dinas Bernilai Miliaran Rupiah

Pemko Pekanbaru Segera Bayar Tunggakan Pajak Mobil Dinas Bernilai Miliaran Rupiah

Editor: Aan Ramdani
tribunpekanbaru.com
Ratusan Kendaraan Dinas Pemerintah Riau dikandangkan tahun 2019 lalu jelang libur Hari Raya Idul Fitri 


Pemko Pekanbaru Segera Bayar Tunggakan Pajak Mobil Dinas Bernilai Miliaran Rupiah

TRIBUNPEKANBARUWIKI.COM-- Tunggakan pembayaran pajak kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru mencapai miliaran rupiah. Ada 2.350 kendaraan dinas pemerintah kota yang menunggak pajak kendaraan.

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI perwakilan Riau tunggakan pajak kendaraan dinas pemerintah kota lebih dari Rp5,4 Miliar. Sedangkan denda atas keterlambatan mencapai Rp2,5 Miliar lebih.

"OPD teknis harus segera menyelesaikan segera tunggakan, jangan tunda-tunda lagi," tegas Wali Kota Pekanbaru, Firdaus kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (9/2/2021).

Menurutnya, OPD teknis harus menunjukkan bahwa pemerintah kota taat membayar pajak kendaraan. Mereka mesti segera membayar tunggakan pajak kendaraan hingga lunas.

"Segera lunasi pembayaran pajak kendaraan yang tertunggak," ujarnya.

Baca juga: Daftar Harga Kelapa Sawit di Riau Priode 8-14 September 2021

Baca juga: 12.694 Unit Kendaraan Dinas di Riau Tunggak Pajak, Paling Banyak di Pekanbaru

Dirinya tidak ingin ada anggapan pemerintah kota lalai membayar pajak kendaraan. Ia menyebut mestinya pemerintah kota memberi contoh kepada masyarakat agar tepat waktu membayar pajak kendaraan.

"Kalau pemerintah saja membayar pajaknya lalai, bagaimana memberi contoh ke masyarakat," paparnya

Apalagi tunggakan ini sudah menjadi catatan khusus dari BPK RI Perwakilan Riau. Ia mengingatkan agar seluruh jajaran pemerintah kota tidak menunda pembayaran pajak kendaraan dinas hingga tunggakan mencapai miliaran rupiah.

Firdaus mengaku berterima kasih kepada BPK RI Perwakilan Riau. Ia mengaku bakal memerintahkan OPD terkait untuk segera menindaklanjuti terkait tunggakan pajak kendaraan dinas.

OPD yang mengelola aset mesti memastikan besaran tunggakan. Inspektorat juga harus memberi rekomendasi agar tunggakan pajak kendaraan dinas mesti diselesaikan.

"Kita akan ingatkan BPKAD bersama inspektorat untuk segera menidaklanjuti hal ini," paparnya.

Baca juga: Sekolah Tatap Muka di Pekanbaru Kembali Dilakukan

Baca juga: Wabup Siak Husni Merza Minta Silat Tradisi Melayu Kembali Dibuka di Kampung-kampung

--
(tribunpekanbaruWIKI.com/Fernando Sikumbang)

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved