Terapkan PPKM Level 4, ASN dan Honorer di Kabupaten Siak WFH 100 Persen

Terapkan PPKM Level 4, ASN dan Honorer di Kabupaten Siak WFH 100 Persen

Editor: Aan Ramdani
tribunpekanbaru.com/doddy vladimir
Pengendara sepeda motor memperlihatkan berkas atau syarat untuk memasuki Kota Pekanbaru kepada petugas penyekatan yang sedang melakukan tugas PPKM Level 4 sejak Senin (26/7/2021). Syarat memasuki Pekanbaru minimal sertifikat vaksin tahap satu dan hasil negatif swab antigen. 

 

Terapkan PPKM Level 4, ASN dan Honorer di Kabupaten Siak WFH 100 Persen

TRIBUNPEKANBARUWIKI.COM- Bupati Siak mengeluarkan surat edaran terkait pengaturan kegiatan masyarakat secara luas menyusul dilaksanakannya PPKM level IV. Dalam surat edaran Nomor: 100/ Setda-Tapemkarsa/ 388 itu dimuat bahwa ASN dan honorer 100 persen work from home (WFH). 


Bupati Siak Alfedri mengatakan, kebijakan untuk WFH bagi ASN dan honorer itu sampai batas waktu pelaksanaan PPKM level IV yakni 23 Agustus 2021. Hal tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. 


“Maka pengaturan kegiatan masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan -ketentuan yang dimuat di surat edaran, yang sudah terdistribusikan informasinya ke jajaran camat hingga pemerintah kampung,” kata Alfedri, Rabu (11/8/2021). 


Selama PPKM level IV, kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ). Untuk tempat kerja dan perkantoran Pemkab Siak eselon II, III dan IV tetap Work From Office (WFO), ASN dan pegawai lainnya WFH 100 persen. 

Baca juga: Update Harga Kelapa Sawit di Riau Priode 11-17 Agustus 2021


“Petugas operator, penerimatamu dan surat masuk dan keluar diatur secara bergiliran oleh pimpinan OPD dan kegiatan tersebut penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,” kata dia.


Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/ perkantoran dan sektor non esensial juga diberlakukan 100 persen WFH. Pelaksanaan kegiatan sektor esensial boleh beroperasi dengan ketentuan. Kegiatan sektor esensial itu seperti keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana

pensiun, dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer).

Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat. Perhotelan non penanganan karantina, industri orientasi eskpor dan industri penunjang ekspor, pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI)dapat beroperasi, namun dengan ketentuan.


“Pada sektor esensial keuangan tersebut dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepadamasyarakat, serta 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional,” kata Alfedri.

Baca juga: 102 Ribu Orang di Kota Pekanbaru Menanti Suntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua


Sedangkan untuk sektor esensial teknologi informasi dan komunikasi serta perhotelan dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf. Sementara untuk sektor esensial industri berorientasi ekspor dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.


“Ingat, jika ditemukan klaster penyebaran Covid 19 maka industri bersangkutan ditutup selama 5 hari,” kata dia.


Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidakbisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25 persen maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat.


Alfedri menjelaskan, selain mengatur sektor esensial juga diatur pada sektor kritikal. Pihaknya mengakategorisasikan sektor ini seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan bencana, energi dan logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat.


Sektor kritikal lainnya berupa makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/ hewan peliharaan.

 

Hal ini juga mencakup pupuk dan petromkimia, semen dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, kontruksi, utilitas dasar listrik, air dan pengelolaan sampah.


Sektor kritikal ini juga dapat beroperasi dengan ketentuan, bahwa kesehatan dan Kamtibmas dapat beroperasi 100 persen  staf tanpa ada pengecualian. Selain itu juga dapat produksi beroperasi 100 persen pelayanan masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25 persen staf.

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved