Pengetatan PPKM Mikro di Pekanbaru, Jalan Jalan Jendral Sudirman Disekat

Pengetatan PPKM Mikro di Pekanbaru, Jalan Jalan Jendral Sudirman Disekat

Editor: Aan Ramdani
tribunpekanbaru.com
Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru melakukan penyekatan jalan dalam Pengetatan PPKM Mikro di Pekanbaru 

"Penyekatan dimulai pukul 21.00 WIB, kita mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar," tandasnya.

Baca juga: Kisah Herman, Petani Holtikultura Sukses Asal Siak Riau

Satpol PP Kota Pekanbaru bersama aparat gabungan melakukan sosialisasi pengetatan PPKM mikro, Rabu (7/7/2021) malam
Satpol PP Kota Pekanbaru bersama aparat gabungan melakukan sosialisasi pengetatan PPKM mikro, Rabu (7/7/2021) malam (tribunpekanbaru.com)

Langgar Prokes Selama Pengetatan PPKM Mikro, Siap-Siap Kena Denda


Para pelanggar dalam pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di Kota Pekanbaru terancam sejumlah sanksi. Mereka terancam terkena sejumlah sanksi selama pengetatan yang berlangsung hingga 20 Juli 2021 mendatang.

Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Iwan Simatupang menegaskan bahwa para pelanggar dalam pengetatan PPKM mikro bisa terkena sanksi mulai dari teguran hingga denda adminstratif.

"Jadi para pelanggar dalam pengetatan PPKM mikro paling berat sanksinya berupa denda," tegasnya kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (8/7/2021).

Baca juga: Daftar Harga Kelapa Sawit di Riau Priode 7 Hingga 13 Juli 2021

Menurutnya, sanksi tertuang dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru No.80 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksaan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana Pada Perda Kota Pekanbaru No.5 tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak Covid-19.

Sanksi administratif terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan yakni denda sebesar Rp 100.000. Mereka yang tidak bisa membayar denda harus melakukan kerja sosial di fasilitas umum.

Kemudian pelaku usaha atau pengelola tempat usaha yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan bakal mendapat sanksi secara bertahap.

Awalnya ada sanksi berupa teguran tertulis dan sanksi denda administratif
sebesar Rp. 500.000. Mereka yang mengabaikan sanksi harus menghentikan
sementera aktivitasnya selama tiga hari.

"Bila tidak dipatuhi maka dikenakan sanksi pencabutan izin
usaha atau izin operasional," tegasnya.

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved