Pemerintah Pusat Minta 43 Daerah Ini Lakukan Pengetatan PPKM MIkro, Termasuk Pekanbaru

Pemerintah Pusat Minta 43 Daerah Ini Lakukan Pengetatan PPKM MIkro, Termasuk Pekanbaru

Editor: Aan Ramdani
tribunpekanbaru.com
Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya saat memimpin puluhan personel untuk membubarkan kerumunan dalam razia prokes, Jumat (30/4/2021) 

Pemerintah Pusat Minta 43 Daerah Ini Lakukan Pengetatan PPKM MIkro, Termasuk Pekanbaru

TRIBUNPEKANBARUWIKI.COM- Pemerintah Pusat meminta 43 daerah di luar pulau Jawa-Bali melakukan pengetatatn PPKM Mikro 6-20 Juli 2021 .

Mengingat kasus covid-19 di 43 daerah tersebut cukup tinggi. Pemerintah mencatat kasus aktif covid-19 di luar Pulau Jawa dan Bali terjadi kenaikan 34 persen dengan kenaikan yang bervariasi.

Hal tersebut dijelaskan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/7/2021).

"Kasus aktif di luar Jawa itu terjadi kenaikan 34 persen dari mulai Aceh sampai Sumatera Utara. Ada kenaikan bervariasi. Yang di highlight mulai dari Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Maluku, NTT, Papua, Papua Barat yang kenaikannya relatif tinggi," kata Airlangga Hartarto.

Lantas bagaimana dengan Provinsi Riau. Riau masih masuk dalam daerah yang tingkat kasus positif covid-19nya tinggi di luar Jawa dan Bali.

Baca juga: Hasil Rapid Antigen Covid-19 Reaktif, 23 Penumpang dari Jawa di Bandara SSK II Pekanbaru Diisolasi

Disamping itu, ada Papua, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Barat.

"Pemerintah telah menegaskan tanggal 6 sampai tanggal 20 dilakukan pengetatan, dalam pengetatan itu dengan asesmen yang ketat, asesmen tingkat 4, telah ditetapkan 43 kabupaten/kota dilakukan pengetatan," kata Airlangga.

dari daftar 43 daerah yang disebutkan Airlangga Hartanto tersebut termasuk Kota Pekanbaru.

Terkait dengan kondisi tersebut Airlangga meminta Kepala Daerah melakukan pengetatan PPKM Mikro secara ketat dan disiplin. Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan testing dan tracing-nya.

Baca juga: Tingkat Hunian Hotel Mei 2021 di Riau Sebesar 31,54, Hotel Bintang 3 Paling Laris

Berikut ini 43 daerah diluar Jawa-Bali yang harus melakukan Pengetatan PPKM Mikro:

1. Aceh: Kota Banda Aceh
2. Bengkulu: Kota Bengkulu
3. Jambi: Kota Jambi
4. Kalimantan Barat: Kota Pontianak
5. Kalimantan Barat: Kota Singkawang
6. Kalimantan Tengah: Kota Palangkaraya
7. Kalimantan Tengah: Lamandau
8. Kalimantan Tengah: Sukamara
9. Kalimantan Timur: Berau
10. Kalimantan Timur: Kota Balikpapan
11. Kalimantan Timur: Kota Bontang
12. Kalimantan Utara: Bulungan
13. Kepulauan Riau: Bintan
14. Kepulauan Riau: Kota Batam
15. Kepulauan Riau: Kota Tanjung Pinang
16. Kepulauan Riau: Natuna
17. Lampung: Kota Bandar Lampung
18. Lampung: Kota Metro
19. Maluku: Kepulauan Aru
20. Maluku: Kota Ambon
21. NTT: Kota Mataram
22. NTT: Lembata
23. NTT: Nagekeo
24. Papua: Boven Digoel
25. Papua: Kota Jayapura
26. Papua Barat: Fak Fak
27. Papua Barat: Kota Sorong
28. Papua Barat: Manokwari
29. Papua Barat: Teluk Bintuni
30. Papua Barat: Teluk Wondama
31. Riau: Kota Pekanbaru
32. Sulawesi Tengah: Kota Palu
33. Sulawesi Tenggara: Kota Kendari
34. Sulawesi Utara: Kota Manado
35. Sulawesi Utara: Kota Tomohon
36. Sumatera Barat: Kota Bukittinggi
37. Sumatera Barat: Kota Padang
38. Sumatera Barat: Kota Padang Panjang
39. Sumatera Barat: Kota Solok
40. Sumatera Selatan: Kota Lubuk Linggau
41. Sumatera Selatan: Kota Palembang
42. Sumatera Utara: Kota Medan
43. Sumatera Utara: Kota Sibolga

Baca juga: 7 Rumah dan 1 Masjid di Kawasan Kampung Wisata Kota Dumai Ludes Terbakar

Gubernur Riau Syamsuar Minta Bupati dan Walikota se Riau Lakukan Pengetatan PPKM Mikro

Meskipun yang diminta Pemerintah Pusat melakukan pengetatan PPKM Mikro di Riau hanya Kota Pekanbaru, Gubernur Riau meminta seluruh Kabupaten/kota di Riau melakukan pengetatan PPMK Mikro tersebut. 4

Gubri Syamsuar menegaskan, karena saat ini semua kabupaten kota masih berstatus zona orange, belum ada yang kuning apalagi hijau, maka pengetatan PPKM mikro juga harus dijalankan di seluruh daerah di Riau. Meskipun sejauh ini pemerintah pusat hanya memasukkan kota Pekanbaru dan 34 daerah lainya di Indonesia dalam daftar perpanjangan PPKM Mikro.


"Karena semua kabupaten kota masih zona orange, jadi tidak hanya Pekanbaru saja, semua kabupaten kota harus melanjutkan PPKM mikro yang baru dengan peningkatan pengetatan," katanya.


Sementara Jubir Satgas Covid-19 Riau dr Indra Yovi, saat ini Kota Pekanbaru masuk dalam daftar daerah yang harus menjalankan PPKM mikro dari Pemerintah pusat. Yovi menegaskan, masuknya kota Pekanbaru dalam daftar tersebut tidak terlepas dari meningkatnya kasus positif COVID-19 dalam beberapa hari ini. 


“Pekanbaru masuk dalam PPKM mikro, tentu teknis pelaksanannya ada di Kota Pekanbaru yang harus menjalankannya sesuai arahan pemerintah pusat," katanya.

Baca juga: 4 Jembatan Megah di Pekanbaru

Baca juga: Lokomitif Peninggalan Jepang di Pekanbaru

Adapun pengetatan tersebut adalah Perkantoran wajib bekerja di rumah (WFH) sebanyak 75 persen sehingga WFO hanya 25 persen. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online.

Sektor esensial bisa tetap beroperasi 100

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved