Jadwal Seleksi CPNS 2021 dan PPPK Masih Tunggu Panselnas

Kantor Regional XII BKN Pekanbaru masih menunggu Jadwal Seleksi CPNS 2021 dan PPPK Masih dari Panselnas

Editor: Aan Ramdani
tribunpekanbaru.com/Theo Rizky
Sejumlah Peserta CPNS sedang bersiap mengikuti tes di UPT Penilaian Kompetensi BKD Riau Jalan Amal Hamzah Kota Pekanbaru tahun 2020 lalu 

Jadwal Seleksi CPNS dan PPPK Masih Tunggu Panselnas

TRIBUNPEKANBARUWIKI.COM- Tahapan pelaksanaan seleksi CPNS dan PPK sudah dipastikan akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini.

Namun untuk jadwal lengkap seleksi CPNS dan PPPK masih menunggu jadwal dari Panitia Seleksi Nasional (Paneselnas).

Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Andri Febrian kepada tribunpekanbaruWIKI.com, Selasa (22/6/2021).

"Masih menunggu jadwal pelaksanaan seleksi dari Panselnas, instansi bisa menayangkan pengumuman seleksi CPNS dan PPPK setelah ada jadwal dari panselnas,"ujar Andri Febrian.

Menurut Andri Febrian, untuk jumlah formasi penerimaan CPNS dan PPPK saat ini sudah diserahkan Kementerian Pendayagunaan aparatur negara Reformasi Birokrasi kepada Pemerintah Daerah.

"Formasi sudah di serahkan Menpan ke masing-masing instansi, instansi menyampaikan formasi ke kami secara sistem saat jadwal validasi formasi,"ujar Andri Febrian.

Baca juga: Tidak Sampai 10 Persen Lansia di Pekanbaru yang Sudah Divaksin Covid-19

Saat ini menurut Andri Febrian karena belum ada jadwalnya, jadi instansi belum mengirimkan formasi ke Kantor BKN Regional XII yang membawahi Riau, Kepri dan Sumbar.

"Makanya sekarang ini kami belum tahu jumlah pasti formasi masing-masing instansi dibawah regional XII,"ujarnya.

Seperti diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerbitkan tiga peraturan terkait penyelenggaraan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2021.

Aturan tersebut yakni Peraturan Menteri PANRB (PermenPANRB) No. 27/2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), PermenPANRB No. 28/2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, serta PermenPANRB No. 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF).

Plt. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Katmoko Ari Sambodo menyampaikan, per tanggal 13 Juni 2021 telah ditetapkan kebutuhan CASN sebanyak 707.622. Formasi paling besar diperuntukkan bagi PPPK Guru sejumlah 531.076. Kemudian PPPK non-guru 20.960 dan CPNS sebanyak 80.961.

Di tahun 2021, pengadaan PNS dan PPPK JF bisa diikuti oleh instansi pusat dan daerah. Sementara pengadaan PPPK JF Guru diperuntukkan khusus bagi instansi daerah. “Khusus untuk PermenPANRB No. 28 sifatnya adalah berlaku tahun ini, tahun 2021. Sementara PermenPANRB No. 27 dan 29 diharapkan bisa multiyear,” jelas Katmoko dalam acara Kupas Tuntas Seleksi CASN 2021, melalui keterangan resmi Humas KemenPANRB kepada media, dikutip Selasa (15/6/2021).

Baca juga: Jelang Idul Adha, 2.414 Ekor Hewan Ternak Masuk Ke Inhil

Katmoko menjelaskan, di tahun 2021 pemerintah kembali menetapkan kebutuhan PNS menjadi dua, yaitu formasi umum dan formasi khusus. Formasi khusus dialokasikan bagi Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude, Penyandang Disabilitas, Diaspora, serta Putra/Putri Papua dan Papua Barat.

Seleksi CPNS dipersyaratkan bagi WNI dengan batas usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat melamar. Namun, ada beberapa Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran, seperti Dokter dan Dokter Gigi, dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, Dokter Pendidik Klinis, Dosen, Peneliti dan Perekasaya, dengan kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor).

Dikatakan, ditahun ini karena rekrutmen CPNS, PPPK JF, dan PPPK Guru dilaksanakan bersamaan, sehingga jumlah potensi pendaftarnya cukup besar. Oleh karena itu, calon pelamar diwajibkan hanya bisa mendaftar pada 1 instansi, 1 jenis kebutuhan, dan 1 jabatan pada tahun anggaran yang sama. “Jadi para peserta harus mempertimbangkan baik-baik sejak awal apa yang ingin dia lamar, karena pada prinsipnya tidak bisa lagi menggantinya ketika sudah menetapkan pelamaran pada suatu tempat,” tegasnya.

Untuk pelamar formasi Cumlaude, wajib memiliki jenjang pendidikan minimal Sarjana, tidak termasuk Diploma IV. Menurut Katmono, hal ini perlu diperhatian mengingat ditahun lalu masih banyak kesalahan yang mengalokasikan untuk D-IV. Pada formasi khusus Penyandang Disabilitas, Katmoko menerangkan bahwa Penyandang Disabilitas bisa melamar di formasi umum atau formasi khusus lainnya selain Formasi Penyandang Disabilitas.

“Diberikan kesempatan seluas-luasnya apabila memang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sesuai dengan persyaratan jabatan,” imbuhnya.

Rekrutmen CPNS terdiri dari tiga tahapan seleksi, yaitu Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS yang keduanya akan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Katmoko mengingatkan, pelamar yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai dari Kepala BKN, maka akan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk satu periode berikutnya.

Baca juga: Data Daya Tampung SD dan SMP di Pekanbaru Untuk PPDB 2021

“Demikian juga yang sudah melamar dan lulus tahun lalu namun mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak bisa melamar di tahun ini,” tegasnya.

Selanjutnya, dijelaskan terkait PermenPANRB No. 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional. Aturan ini berlaku untuk semua JF, kecuali untuk JF Guru di daerah. Ketentuan umum untuk melamar pada seleksi PPPK JF adalah WNI dengan usia minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar.

Calon pelamar juga harus memiliki pengalaman tiga tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar. Berbeda dengan seleksi CPNS, pada seleksi PPPK JF, penyandang disabilitas tidak disediakan formasi khusus. Calon pelamar yang merupakan penyandang disabilitas dapat mendaftar pada seluruh formasi yang tersedia.

Pelamaran seleksi PPPK JF akan dilakukan secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen persyaratan secara elektronik. Dalam seleksi PPPK JF hanya terdapat dua tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Masih dalam rangkaian yang sama, dilanjutkan dengan wawancara dengan metode CAT.

Baca juga: Tahki Koffie, Tempat Kulineran Asyik di Pekanbaru


455 Formasi Untuk CPNS Pemerintah Provinsi Riau

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau telah menerima formasi penerimaan Calon Pegawai Sipil Negara (CPNS) tahun 2021.

Kepala BKD Riau, Ikhwan Ridwan, Selasa (22/6/2021) mengatakan, pada pelaksanaan seleksi CPNS tahun ini, untuk lingkungan Pemerintah Provinsi Riau mengusulkan formasi sebanyak 511 orang.

Namun kemudian yang disetujui pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hanya 455 orang.

"Untuk jumlah formasi penerimaan CPNS dan PPPK sudah kami terima, jumlahnya 455 orang. Jumlah itu turun dari usulan yang disampaikan yakni 511 orang," katanya.

Untuk rincian formasi tersebut, demikian Ikhwan, formasi CPNS sebanyak 123 orang dengan rincian bidang kesehatan 89 orang dan teknis 34 orang. PPPK non guru 110 formasi dengan rincian, kesehatan 89 orang dan teknis 21.

"Kemudian untuk formasi PPPK guru sebanyak 222 orang. Jumlah formasi ini juga sudah didapatkan pihak BKD kabupaten/kota di Riau," ujarnya.

Dilanjutkan Ikhwan, selain sudah keluarnya formasi, pemerintah pusat sebelumnya juga sudah mengeluarkan peraturan terkait penyelenggaraan seleksi CPNS tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Setelah menerima PermenPANRB tersebut, kami kemudian melakukan rapat bersama pihak BKD kabupaten/kota untuk membahas teknis PermenPANRB itu," kata Ikhwan.

Dari hasil rapat tersebut, lanjut Ikhwan, intinya BKD Riau dan BKD kabupaten/kota bisa menjalankan aturan baru terkait seleksi CPNS tersebut. Namun memang untuk pelaksanaannya, pihaknya masih menunggu informasi dari pemerintah pusat.

"Kalau dari sisi aturan tidak ada masalah atau kendala lagi, tinggal pelaksanaan nya saja lagi. Untuk kapan dimulai, kami juga masih menunggu informasi dari pemerintah pusat," ujarnya.

Dijelaskan Ikhwan, tiga PermenPANRB tersebut yakni PermenPANRB No. 27/2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). PermenPANRB No. 28/2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021.

"Untuk yang ketiga yakni PermenPANRB No. 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional," ujarnya

 

Baca juga: Bea Balik Nama Kendaraan di Riau Akan Digratiskan, Masih Proses Perubahan Ranperda

Baca juga: Tradisi Lari di Atas Tual Sagu di Meranti Ditargetkan Berlangsung Oktober

--
(tribunpekanbaruWIKI.com / Nasuha Nasution/ Syaiful Misgiono)

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved