Bea Balik Nama Kendaraan di Riau Akan Digratiskan, Masih Proses Perubahan Ranperda

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB di Provinsi Riau rencananya akan digratiskan. Saat ini masih tahap proses perubahan ranperda pajak

Editor: Aan Ramdani
tribunpekanbaruwiki.com/aan ramdani
Suasana pembayaran pajak kendaraan bermotor di loket pengesahan 1 tahun di Kantor Samsat Simpang Tiga, Pekanbaru, Kamis (15/4/2021) 

Bea Balik Nama Kendaraan di Riau Akan Digratiskan, Masih Proses Perubahan Ranperda

TRIBUNPEKANBARUWIKI.COM- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB di Provinsi Riau rencananya akan digratiskan.

Rencana tersebut sampai saat ini masih dalam proses perubahan Rencaangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di DPRD Riau.

Dalam perubahan tersebut salah satu poinnya adalah menggeratiskan BBNKB di Riau.

Fraksi Golkar DPRD Riau mengapresiasi usulan Ranperda ini.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Riau, Parisman Ihwan menagatkan, meski masih dalam tahap pembahasan namun rencana ini sudah mendapatkan respon positif dari masyarakat Riau.

Baca juga: Riau Bakal Dapat Tambahan 200 Ribu Dosis Vaksin Covid-19 Lagi, Total Sudah 895 Ribu

Sebab, kata Legislator Dapil Kota Pekanbaru ini, banyak masyarakat Riau yang sebenarnya mau membayar pajak namun ada hal-hal yang membuat mereka kesulitan membayar pajak.

"Masyarakat kita pada dasarnya mau membantu pemerintah dalam menjalankan kewajiban membayar pajak, tapi ada persyaratan yang membuat mereka repot," ujar pria yang biasa disapa Iwan Fatah ini, Jumat (18/6/2021).

Berdasarkan cerita beberapa masyarakat yang disampaikan kepada dia, jelas Iwan, banyak masyarakat yang sekarang memakai motor bekas, sehingga setiap kali membayar pajak mereka harus meminjam KTP pemiliknya.

Tak hanya itu, banyak pula orang dari luar Riau yang sudah menetap lama di Riau, namun masih menggunakan plat non-BM, sehingga mereka tidak bisa berpartisipasi dalam membayar pajak untuk pembangunan Riau.

"Jadi, kalau ini disahkan, saya yakin antusias masyarakat membayar pajak kendaraan akan meningkat, dan berdampak pada peningkatan pendapatan dan akan lebih banyak pembangunan yang bisa dilakukan pemerintah,"ujarnya.

Ilustrasi : Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pekanbaru mendapatkan keringanan ditahun 2021
Ilustrasi : Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pekanbaru mendapatkan keringanan ditahun 2021 (tribunpekanbaru.com)

Baca juga: 917 Imigran Berada di Kota Pekanbaru

Lebih jauh, Iwan juga menyoroti kendaraan bertonase besar yang menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan di Riau, namun mereka tidak membayar pajak ke Riau melainkan ke provinsi tetangga.

"Kita juga harapkan pengertian dari perusahaan penyediaan jasa supaya bisa memaksimalkan perubahan regulasi ini,"jelasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, DPRD Provinsi Riau resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak daerah, Senin (14/6/2021).

Pembentukan Pansus dilakukan dalam rapat paripurna usai semua fraksi yang ada di DPRD Riau sepakat untuk melakukan perubahan atas Perda tersebut. Pansus ini diketuai oleh Sugeng Pranoto dan wakilnya, Sofyan Siroj.

Sugeng menjelaskan, Pansus ini nantinya akan memudahkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh masyarakat, karena pemerintah tidak akan membebankan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau, Karmila Sari mengatakan, dalam Ranperda tersebut akan ada dua hal yang menjadi konsentrasi DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau, yakni penarikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP).

Baca juga: Semarak HUT RI, Pemkab Kampar Akan Adakan Loba Foto dan Video Batu Tilam

Di PKB, Karmila menjelaskan pihaknya akan konsen ke penertiban kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), pasalnya selain merusak jalan mereka juga tidak membayar pajak ke Riau.

Selama ini perusahaan banyak yang beralasan bahwa truk ODOL bukan milik mereka, melainkan milik mitra perusahaan. Dengan adanya perubahan Perda ini, DPRD ingin perusahaan di Riau punya dasar dalam menjalin mitra dengan perusahaan angkut barang.

"Jadi perusahaan punya dasar dalam membuat aturan siapa yang boleh kerjasama dengan mereka, salah satunya nomor polisinya harus BM, supaya pajaknya bisa masuk ke Riau," kata Karmila.

Baca juga: 3 Cara Mudah Supaya Pepaya Cepat Matang

Baca juga: Tradisi Lari di Atas Tual Sagu di Meranti Ditargetkan Berlangsung Oktober

--
(tribunpekanbaruWIKI.com / Nasuha Nasution)

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved